BOP Berkeadilan, Adilkah?

3 05 2009

Bagaimana keadilan bisa ditegakkan jika panitia BOP tidak dapat melihat dan menilai secara jelas mana mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mana yang seharusnya tidak butuh? Mana mahasiswa yang “benar-benar” tidak mampu dan mana yang sebenarnya mampu?
Defitra Nanda

Suatu hal yang sangat menggemparkan ketika Universitas Indonesia menaikkan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sehingga para mahasiswanya wajib membayar sebesar 7,5 juta rupiah setiap semesternya yang diberlakukan sejak tahun 2008, jumlah itu merupakan 5 kali lipat dari besaran BOP sebelumnya. Namun, dengan adanya kebijakan baru tersebut, diberlakukan pula sistem yang dinamakan BOP Berkeadilan. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya SK Rektor UI No. 432B tahun 2008 terutama pada Pasal 2 yang dikatakan bahwa pembebanan besaran BOP per semester berkisar antara Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga 5 juta rupiah untuk rumpun ilmu sosial dan humaniora, dan antara 100.000,-(seratus ribu rupiah) hingga 7,5 juta untuk rumpun kesehatan dan rumpun sains dan teknologi.
Lahirnya sistem ini bukan hanya hasil kreativitas rektorat semata, namun terdapat peranan mahasiswa dalam menciptakan sistem baru ini. Mulai dari melakukan studi banding ke IPB, ITB, dan UGM sampai ikut rapat perumusan bersama komponen Rektorat dan Dekanat.keputusan ini dianggap sebagai cara untuk membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh rakyat Indonesia uang terseleksi secara akademis untuk bisa masuk UI. Terlihat bahwa UI memberikan kesempatan kepada calon mahasiswanya yang kurang mampu dalam segi finansial untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan di kampus ini. Harapannya, kesan UI yang mahal akibat tingginya biaya Uang Pangkal(UP) akan bisa direduksi dengan perubahan biaya BOP Berkeadilan yang sistem pembayarannya disesuaikan dengan kemampuan penanggung biaya pendidikan.

Kata “keadilan” tentunya merupakan “angin sorga” bagi para mahasiswa baru. Apalagi jika kita menggunakan terminologi keadilan dengan “meletakkan sesuatu pada tempatnya”.

Pelaksanaan pada tahun 2008
Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak kekurangan. Pada tahun 2008 misalnya, setelah melalui proses penggodokan panjang yang disepakati bersama oleh mahasiswa (dalam hal ini BEM UI dan BEM Fakultas se-UI) dan rektorat terciptalah sistem dengan matriks yang rapi yang dinamakan sistem BOP Berkeadilan. Tetapi pada kenyataan di lapangan, telah terjadi beberapa hal yang menyimpang dari pelaksanaan teknis. Contohnya: pada situs resmi BEM UI disebutkan bahwa telah terjadi penyimpangan pada proses teknis pelaksanaan sistem BOP Berkeadilan oleh oknum dari pihak dekanat, yaitu adanya pematokan batas atas uang pangkal untuk semua mahasiswa di beberapa fakultas, yang seharusnya mahasiswa berhak membayar dengan kisaran 0 rupiah hingga jumlah maksimum masing-masing fakultas. Kemudian juga ditemukan bahwa terdapat ratusan calon mahasiswa baru yang tidak mendaftar ulang pada hari registrasi. Ketika ingin dilakukan pelacakan lebih lanjut, ternyata Panitia Penyelenggara UMB(Ujian Masuk Bersama) tidak mempunyai data base nomor kontak peserta UMB. Fakta-fakta ini ditemukan pada tanggal 10 Juli 2008. lebih lanjut lagi, ketika registrasi mahasiswa baru di Balairung, diberlakukan pilihan untuk membayar dengan opsi “membayar penuh”, “membayar dengan cicilan”, dan “keringanan”. “Akibatnya banyak mahasiswa yang sudah terlanjur membayar penuh atau terpaksa berhutang untuk melunasi biaya tersebut, tanpa menghiraukan adanya keringanan atau BOP Berkeadilan”, ujar Ahmad Fadhlan, mahasiswa FKUI 2008. Sangat tidak sesuai dengan SK Rektor 432 B tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 yang dijelaskan bahwa mahasiswa wajib menyerahkan data yang diperlukan oleh Panitia BOP untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran BOP yang dibebankan kepada mereka. Hal ini berlaku bagi seluruh mahasiswa baru, sistem ini seharusnya “memaksa” semua mahasiswa baru memasukkan datanya, untuk diukur nominal pembayarannya sesuai dengan kemampuannya. (http//bem.ui.edu/)

Tahun pun berganti.
Pada persiapan penyelenggaraan BOP Berkeadilan tahun 2009 juga terdapat banyak kejanggalan. Hasil Kesma Link(Forum perkumpulan Kesma UI dan Kesma se UI dikatakan bahwa dalam situs penerimaan.ui.edu pada penjelasan tentang BOP ditulis “BOP berkisar 5-7,5 juta dan UP antara 5-25 juta”, lagi-lagi bertentangan dengan SK Rektor. Dan untuk kesekian kalinya ditemukan pada situs ada 3 pilihan full, full dengan cicil, atau mengajukan keringanan atau yang pihak rektorat sebutkan dalam SKnya adalah “beasiswa”, mengulang kesalahan yang lalu. “Di samping itu, juga cenderung terlihat ketidaksiapan pihak rektorat dalam mengolah data BOP 2009”, ungkap Candra Adi Nugroho, ketua Departemen Kesejahteraan Mahasiswa SM IKMFKUI. “Hal itu tergambar dari pembuatan matrix (formula pengolah data) yang belum juga selesai dirumuskan oleh pihak rektorat, padahal waktu itu (7 April 2009) seharusnya semua data harus sudah di entry”, sambungnya. Selain itu, waktu penyerahan berkas data-data untuk pengolahan BOP B juga cenderung sangat sempit. Mengingat pengumuman hasil SIMAK UI pada tanggal 4 april 2009, sedangkan batas terakhir pengiriman berkas melalui pos hanya sampai tanggal 8 April 2009. Lewat dari tanggal itu, mahasiswa baru “dipersilahkan” datang ke UI Depok. Artinya, calon mahasiswa yang bertempat tinggal jauh dari Jakarta, apalagi di luar Jawa, harus mempersiapkan dana untuk berangkat ke Jakarta dan menyerahkan berkas-berkas tersebut. Malangnya untuk mereka yang kurang mampu, tidak punya dana lebih untuk pergi ke Jakarta, akan urung dari pendaftaran atau terpaksa membayar penuh BOP dan UP dengan berbagai cara.

Banding via email
Lagi-lagi kebijakan yang kontroversial. Setelah pengolahan data dari panitia BOP B dan telah diputuskan “jatah” masing-masing mahasiswa untuk membayar BOP dan UP, akan diadakan naik banding bagi pihak keluarga mahasiswa yang merasa kurang berkenan dengan jumlah besaran yang sudah ditetapkan tersebut. Namun, proses naik banding itu dilakukan melalui email. “Bagaimana keadilan bisa ditegakkan jika panitia BOP tidak dapat melihat dan menilai secara jelas mana mahasiswa yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mana yang seharusnya tidak butuh? Mana mahasiswa yang “benar-benar” tidak mampu dan mana yang sebenarnya mampu? Melalui email tidak akan terlihat peluh keringat dan keluh kesah dari keluarga mahasiswa yang membutuhkan bantuan”,tegas Defitra Nanda, salah satu tim pengolah BOP B 2009 dari FKUI.
***
BOP Berkeadilan seharusnya benar-benar berazaskan keadilan yang sesungguhnya. Defitra Nanda berkali-kali menegaskan bahwa penetapan BOP B maupun pemrosesan banding selayaknya seobjektif mungkin. Hal senada juga diungkapkan oleh Ahmad Fadhlan. Ia juga berharap publikasi dari adanya sistem BOP B di masa yang akan datang diadakan seluas-luasnya, sehingga seluruh calon mahasiswa tahu dan mereka tidak akan ragu untuk melanjutkan pendidikan di UI dengan kendala dana.
Harapan ini selaras dengan SK Rektor No. 432 B-2008 Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi, “Universitas wajib menyebarluaskan penerapan Biaya Pendidikan (BP) yang berkeadilan kepada masyarakat”.


Actions

Information

3 responses

3 05 2009
BOP Berkeadilan, Adilkah?

[…] Original post by M4khLUk KErdIl […]

3 05 2009
stash

mas, tujuan banding via email itu supaya yg diluar jabodetabek bisa banding tanpa ke Jakarta, jangan asal nyerocos tanpa bukti.
saya dan banyak temen saya dapet kok keringanan sesuai kemampuan kami, yang banding via email juga banyak yg dikabulkan.
ntar kalo ui buat keputusan kalo mau banding harus ke UI langsung juga mas bakal nyerocos bilang “kenapa harus langsung ke UI kan kasian yg diluar jabodetabek padahal kemajuan teknologi kan bisa pake telepon ato email aja.”

4 05 2009
lukmanul hafiz

sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara stash…

kita sekarang bicara masalah realitas,,pikiran dan hati..
bukan emosi…

sekarang kita lihat,,,

bagaimana mungkin sistem banding yang dilakukan secara email SAJA akan menyelesaikan masalah untuk MENEGAKKAN BOP secara BERKEADILAN….???

kelah jika memang banyak kejadian yg membuktikan proses ini mencapai target dan tujuannya yg sejati…
tapi dengan kita JUJUR sebagai seorang MANUSIA,,,
tidak akan pernah akan kita temui keterbukaan dari sistem surat menyurat dibanding dengan TATAP MUKA secara langsung….

kembali seperti yang saya cantumkan di atas…
bagaimana mungkin kita dapat melihat mana keluarga yang benar-benar merengek untuk mendapatkan bantuan karena segala macam kekurangannya…
dan mana yang meminta bantuan,,
yang hanya sekedar MERASA ia kayaknya kurang mampu membayar,,,
sedangkan di rumah terparkir 2 mobil dan 4 motor misalnya…

bagaimana Saudara menjelaskan hal ini????

selamt merenungkan dengan hati yang matang,,,kepala yng jernih,,, dan pikiran yang bersih!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: